Harianpadang.com-Etika pelayanan publik di Sumbar mendapat sorotan para pamong senior di daerah ini. Pejabat pemerintah dinilai arogan dan enggan bertanya ke senior-seniornya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan sejumlah pihak, sekitar 52,6 persen layanan yang diberikan aparatur pemerintah masih menggunakan pola-pola lama semasa Orde Baru, yaitu aparatur masih ingin dilayani dan pejabat menonjolkan arogansinya.
Padahal padigmanya sekarang sudah berubah. Sesungguhnya aparatur itu melayani masyarakat. Pelayanan yang diberikan itu pun harus sesuai dengan standar layanan yang paripurna, tidak asal jadi saja. Ada 14 indikator yang harus dipenuhi agar layanan prima itu terwujud.
“Kita akan mengupasnya dalam focus group discussion (FGD) yang rencananya akan digelar Sabtu (23/6), mendatang. Hasilnya akan kita jadikan masukan bagi pemerintah daerah. Pemikiran-pemikiran inilah yang dapat kami persembahkan bagi bangsa dan negara,” kata Ketua Forum Pamong Senior Sumbar, Alidinar Nurdin yang didampingi sejumlah pengurus lainnya kepada wartawan Rabu (6/6), di Padang.
Hadir saat itu, mantan Sekdaprov Sumbar Yohanes Dahlan dan Asrul Syukur, mantan staf ahli Gubernur Sumbar Asnol Amri, Hawari Siddik dan yang lainnya. Sementara narasumber yang akan dihadirkan rencananya akademisi Prof Eko Prasodjo, yang kini menjabat Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI.
Di samping itu, mantan Sekdaprov Sumbar Rusdi Lubis juga akan tampil sebagai pemakalah dengan makalah pembanding dari mantan Bupati Agam Aristo Munandar dan akademisi Unand Ronni Eka Putra. Sedangkan peserta selain pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, juga jajaran Pemko/Pemkab se-Sumbar, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat lainnya.
Mantan Bupati Solok Hasan Basri menyentil kebiasaan sejumlah pejabat yang kini memegang jabatan. Diantaranya tidak pernah menjalin komunikasi dengan mereka yang pernah menjabat sebelumnya. Padahal komunikasi yang terjalin itu akan membantu kelancaran roda pemerintahan.
“Misalnya saja seorang bupati. Sebagai pejabat yang pernah di tempat itu sebelum lengser, pejabat lama tahu banyak dengan persoalan yang terjadi. Sementara pejabat baru yang nota bene tidak pernah di pemerintahan, tentu tidak paham dengan apa yang sudah berjalan. Untuk mensinkronkan program yang akan diterapkan, komunikasi harus dijalin,” kata Hasan Basri.
Ketentuan ini, tambahnya, berlaku untuk semuanya, termasuk pergantian pejabat eselon. Tapi kenyataannya, komunikasi itu sangat minim.
Dari catatan yang ada padanya, pejabat sekarang umumnya hanya menonjolkan arogansi dalam menjalankan tugas, kurang mau belajar kepada pendahulunya. Selain itu profesionalisme kepemimpinannya diragukan karena proses pemilihannya yang berbau politis. Padahal, tidak semua orang bisa menjadi kepala daerah.
Terakhir, cara mengelola sumber daya manusia (staf) yang tidak tepat. Pergantian pejabat dilakukan semaunya. Penempatannya pun kadang tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki tetapi lagi-lagi bersifat politis.
“Sekarang semuanya serba uang. Sehingga dalam pemilihan kepala daerah pun sulit dielakkan permainan uang ini,” tegas Hawari Sidik. (h/vie)
Posting Komentar