Harianpadang.com-Laksamana Sukardi berbagi cerita soal pengalamannya menjabat Menteri Negara BUMN. Menurut dia, saat itu memang banyak anggota Dewan dan pejabat tinggi negara yang meminta jatah jabatan direktur atau menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan di bawah naungan kementeriannya.
"Saya kira itu wajar-wajar saja. Tergantung dari kita, apakah mau memberikan atau tidak. Kalau meminta tidak dikasih lalu memaksa, itu baru pemerasan namanya," ujar Laksamana saat ditemui usai diperiksa di gedung KPK, Selasa, 13 November 2012.
Soal pemerasan itu, Menteri BUMN di era Presiden Megawati ini mengaku tidak pernah mengalaminya. "Saya kira tidak ada, karena pemerasan itu sesuatu hal yang dipaksakan. Sebetulnya tergantung juga kepada direksi BUMN. Kadang-kadang direksi ini juga meladeni, bahkan menawarkan, karena ingin dapat promosi, ingin jadi Dirut," ujar Laks.
Laksamana menjelaskan untuk pejabat negara yang meminta jatah menjadi rekanan BUMN, biasanya motivasinya semata bisnis. Menghadapi permintaan seperti ini, saat itu Laksamana mengatakan dia meminta kepada jajarannya untuk menyampaikan bahwa penunjukan rekanan akan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.
"Yang penting, saya instruksikan kepada direksi BUMN: jangan neko-neko, ikuti aturan saja, lewat tender. Kalau Anda salah jalur, itu tanggung jawab sendiri," dia menegaskan.
Laks melihat praktik "minta jatah" itu sudah berlangsung lama dan sulit dicegah. Latar belakang pejabatnya pun bermacam-macam. Ada yang memang seorang pedagang, ada juga untuk kepentingan partai politiknya.
Soal langkah Dahlan Iskan yang berupaya membongkar praktik pemerasan sejumlah anggota Dewan kepada BUMN-BUMN, Laksamana menilai langkah itu sudah tepat. Tapi, dia menekankan, jika Dahlan ingin menjadi whistleblower dalam kasus ini, maka segala bukti harus disiapkan dulu.
"Kalau kata anggota Dewan, pemerasan di DPR seperti kentut. Baunya ada, menyengat, tapi bentuknya nggak kelihatan. Kuncinya adalah anggota direksi BUMN," Laks menekankan. (kd)
© VIVA.co.id
Posting Komentar