Presidium Ancam Kerahkan Massa

Harianpadang.com-Presidium pemekaran Renah Indojati Badrul Samsi menyatakan siap kerahkan massa ke Gedung DPR RI untuk mengawal usulan pemekaran sekiranya permohonan itu tidak di gubris DPR RI.

Pengerahan massa ke DPR RI akan berlangsung bila rekomendasi pemekaran telah disampaikan Kemdagri ke DPR RI, lalu prosesnya ter­henti. Badrus Samsi Senin (11/2) menyebutkan, presidium pemekaran akan mengawal setiap proses dan tahapan pemekaran.

Semua jalur akan ditempuh warga Renah Indo­jati untuk terkabulnya per­mo­honan pemekaran Kabu­paten Pesisir Selatan tersebut, termasuk jalur non formal seperti menyuarakan lewat demonstrasi.

“Jalur formal telah kita lakukan untuk upaya peme­karan. Misalnya memenuhi persyaratan administrasi, rekomendasi kabupaten, pro­vinsi. Dan Insya Allah sesuai janji DPD RI, pada April mendatang, DPD RI juga mengeluarkan rekomendasi,” katanya menjelaskan.

Kemudian yang terpenting adalah mengawal pemekaran ditingkat Komisi II DPR RI. Hingga saat ini presidium terus melakukan upaya pen­dekatan dengan pihak Komisi II DPR RI. Beberapa kali perwakilan presidium peme­karan mendatangi anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan hal peme­karan. Bila jalan itu buntu, presidium siap menurunkan massa yang terdiri dari peran­tau Renah Indojati yang ada di Jakarta dan sekitarnya ke Gedung Dewan.

“Perjuangan sudah se­makin nyata. Pemekaran yang selama ini digaungkan dan diperjuangakan bukanlah hanya atas inisiatif dan kemauan kalangan elit belaka. Akan tetapi memang ke­inginan dan kebutuhan masya­rakat di sana untuk men­dapatkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik. Dengan luas daerah, jumlah penduduk dan potensi alam­nya, tidak ada alasan sebe­narnya di kalangan penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk tidak menga­bulkan Renah Indojati menjadi sebuah DOB,” katanya.

Untuk menjadi DOB me­nu­rutnya, masyarakat di sana perlu menunggu beberapa tahapan. Satu diantaranya yang paling startegis adalah pembahasan di Komisi II DPR RI. Lalu persoalannya ke­mudian adalah, ketika “ba­rang” (dokumen permohonan pembentukan DOB) itu telah sampai di Komisi II, siapa yang mengawal aspirasi ini? Sekali lagi, tokoh masyarakat Renah Indojati - Pesisir Sela­tan perlu bekerja keras untuk meyakinkan Komisi II DPR RI agar usulan itu dibahas dan dikabulkan.

“Perlu komunikasi dan pendekatan politik agar usaha ini bisa mulus. Tentu rasanya akan terlalu berat bagi orang-orang di daerah membangun komunikasi ke anggota atau­pun partai politik tempat anggota DPR “bernaung”. Untuk itu, warga Renah Indojati sangat memerlukan organisasi politik daerah guna membangun komunikasi de­ngan organisasi politik di tingkat pusat,” katanya

Dikatakannya, penantian warga di bekas Kesultanan Indrapura untuk menjadi sebuah daerah otonom sudah sangat lama. Mulanya di­bahas tahun 1993, lalu ter­bentuk presidium. Sepuluh tahun terakhir usaha peme­karan semakin gencar dila­kukan sehingga pemerintah kabupaten menyediakan ang­garan untuk sekedar mela­kukan kajian.  (h/har)