Korban Pemerkosaan kembali Diperiksa

Harian Padang-Se­hari setelah Kapolda Sumbar Brigjen Bambang Sri Herwanto mendatangi Polres Limapuluh Kota untuk mengecek kasus dugaan pemerkosaan siswi MTS Muhammadiyah Kubang, pe­nyidik Polres Limapuluh Kota kembali memeriksa korban dan orangtuanya.

Pemeriksaan ulang itu ber­lang­sung di ruangan Unit Pe­la­yanan Perempuan (PPA), Sat­res­krim Polres Limapuluh Kota, Kamis (24/4). Selama pe­me­rik­saan, korban NPD yang masih 15 tahun terlihat mendapat pen­dam­pingan dari kuasa hukum dan sejumlah aktivis peduli anak.

Kapolres Limapuluh Kota AKBP Cucuk Trihono di­dam­pi­ngi Paur Humas Ipda Zul­kar­nai­ni Datuak menyebut, pe­me­rik­saan ulang atau pemeriksaan lanjutan terhadap korban NPD dan sejumlah saksi, dilakukan untuk menyempurnakan pe­nyi­dikan dan menggali fakta-fakta, sebagaimana atensi Kapolda Sumbar, saat berkunjung ke Mapolres Limapuluh Kota, Rabu (23/4). ”Sejaumana per­kem­ba­ngan terbaru dalam proses pe­ny­i­di­kan tersebut, belum bisa kami sam­paikan, karena saksi korban dan saksi-saksi lain, termasuk bapak tiri korban ma­sih dalam pemeriksaan. Ke­mung­kinan pemeriksaan ber­lanjut sampai besok (hari ini, red),” kata AKBP Cucuk Trihono kepada Padang Ekspres.

Sebelumnya, Kapolda Sum­bar Brigjen Bambang Sri Her­wanto mengaku prihatin atas maraknya kasus perkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Sumbar. Selain di Limapuluh Kota, kasus cabul juga terjadi di Pasaman, Sijunjung, Paya­kum­buh, dan Tanahdatar.

”Ini menjadi keprihatinan bersama. Saya rasa pe­nye­bab­nya faktor moral. Tapi perlu penelitian. Sehingga jelas, faktor apa yang mendukung terjadinya kasus seperti ini,” kata Brigjen Sri Bambang Herwanto dalam wa­wan­cara khusus dengan Padang Ekspres, Rabu (23/4) sore.

Dalam wawancara itu, Ka­polda menilai, proses pe­nyi­dikan oleh Polres Limapuluh Kota sejak awal sampai sekarang sudah berjalan dengan benar. Walau begitu, Kapolda tetap meminta perkara ini ditangani dengan baik dan profesional. Yang salah, harus bertanggung jawab.

Untuk menyempurnakan tahapan penyidikan, Kapolda minta penyidik kembali periksa saksi korban tersangka dan saksi lain yang belum dipanggil. ”Sak­si korban harus diperiksa. Pe­me­riksaan harus dalam suasana aman. Harus dapat pen­dam­pi­ngan. Penyidiknya harus pol­wan, sehingga dapat dilakukan penggalian fakta,” katanya.

Kapolda juga meminta, hasil pemeriksaan  psikologi korban di RSJ Ulu Gadut Padang di­ko­or­dinasikan lagi oleh penyidik Polres Limapuluh Kota. ”Itu bagian yang penting bagi pe­nyidik. Untuk melengkapi pro­ses pembuktian dan pem­buk­tian. Untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya.

Walau begitu, menurut Brig­jen Bambang Sri Herwanto, psi­kol­og Polda Sumbar sebenarnya juga sudah memeriksa kondisi kejiwaan korban. Secara lisan psikolog Polda Sumbar me­nye­bu­t­kan, bahwa yang ber­sang­kutan, dalam keadaan normal.

”Tidak ada tekanan. In­di­ka­si­nya adalah yang bersangkutan bisa beri penjelasan dan men­jawab pertanyaan dengan baik. Tapi karena umur 15 tahun, psikolog minta, penyidik ajukan pertanyaan yang baik. Pahami kondisi korban,” tegasnya.

Soal tersangka dalam kasus ini, Kapolda memastikan, ter­sangka masih 1 orang, yakni AM alias ARF, 21. Selama pelarian, tersangka dan korban selalu dekat. Tidak berpisah. Ke­mung­kinan keterlibatan pihak lain tidak ada. Walau begitu, kalau ada fakta baru, pihak lain bisa dipanggil.

”Saya dan penyidik, be­rang­kat dari fakta. Bahwa ada yang menyebut, pelaku pemerkosaan 10 orang, polisi hilangkan ba­rang-bukti dan coba men­da­mai­kan, saya perintahkan penyidik, menghubungi pihak yang mem­beri informasi tersebut dengan maksud positif, dan mengetahui tentang fakta yang didapat,” kata Kapolda.

Namun ternyata, kata Ka­polda, pihak tersebut juga baru sebatas mendengar informasi dari orang lain. Bukan fakta di lapangan. ”Ditanya yang dibakar apa? Tidak tahu. Hanya melihat dari kejauhan. Sementara, ba­rang-bukti berupa pakaian, ka­sur, dan motor tersangka, masih ada di penyidik,” ujar Kapolda.

Begitu pula soal informasi yang menyebut, polisi berupaya mendamaikan korban. ”Polisi berhubungan dengan korban saja masih susah. Bagaimana mau mendamaikan? Ini kan tidak ada. Lalu, Polri dibilang meng­hilangkan tahanan. Pa­da­hal, tahanan masih di sini, sejak 25 Maret lalu,” ujar Ka­pol­da.

Dikatakan Kapolda, untuk men­cegah terjadinya kasus ca­bul dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, tidak hanya peran polisi saja. Namun, perlu  peran masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan LSM yang terlibat di bidang pem­berdayaann perempuan mau­pun anak.

”Di situ, ada keterlibatan banyak pihak. Sebenarnya, lebih baik mencegah. Baru kira me­ne­gakkan hukum. Dari aspek aga­ma yang harus di kedepankan. Peran pers juga penting,” de­mikian Kapolda Sumbar Brigjen Bambang Sri Herwanto. (padek)